Menurut salah seorang penggarap, Jumena (53), hal tersebut dilakukan tanpa pernah ada sosialisasi dulu sebelumnya, dana kerahiman yang diberikan secara cuma-cuma untuk para penggarap yang diberikan di awal tahun 2017 lalu itu besarnya kisaran Rp1juta s/d Rp 30 juta.
“Besaran dana tersebut tergantung berapa luas lahan garapannya masing masing yang tertera dalam dokumen dan ditandatangai diatas materai. “terang Jumena.(25/9)
Tapi anehnya, lanjut Jumena, setelah dana tersebut dibagikan, keluarga dari H.Une Junaedi mengklaim bahwa uang dana kerahiman itu sebagai ganti rugi atas tanah garapan yang sudah sekian lama digarap masyarakat dan kini harus rela mengembalikan tanah garapan itu kepada keluarganya dengan alasan lahan tersebut akan dipakai untuk pembangunan yayasan.
"Kami atas nama masyarakat penggarap merasa dibodohi pihak eks PT.Cikencreng dengan adanya dana kerahiman yang ujung-ujungnya sekarang para penggarap harus merelakan garapannya dikembalikan kepada keluarga H.Une Junaedi yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah hak milik yang dibeli dari kolonial Belanda waktu dulu", jelasnya.
Dikatakan Jumena, masyarakat penggarap seluruhnya sepakat, tidak mungkin menyerahkan tanah garapannya walaupun sudah diklaim menjadi tanah hak milik.
“Kami tetap berpegang teguh, tanah ini milik negara untuk kesejahteraan masyarakat", imbuhnya.
Jumena menambahkan, ia tas nama warga masyarakat penggarap berharap adanya keadilan serta memohon pemerintah segera turun tangan sebelum masalah ini terus menjadi silang sengketa di masyarakat.
"Kami minta keadilan, kami minta Pemkab Pangandaran mau peduli agar polemik ini tidak berlarut-larut serta tidak ada kepastian", tegasnya. (AGE)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar